Komisi VIII DPR Desak Menteri Agama Percepat Sertifikasi Guru Agama
.JPG)
Komisi VIII DPR mendesak Kementerian Agama untuk mempercepat sertifikasi guru agama sehingga kualitas SDM di bidang Agama semakin profesional dan kesejahteraan meningkat.
"Masih kurang sekali guru agama yang tersertifikasi karena itu kita memerlukan peningkatan kualitas guru agama dilapangannya," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Humaedi saat Raker dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, di Gedung Nusantara, Senin, (6/6).
Dia menambahkan, hampir 90 persen madrasah swasta karena itu Kementerian Agama harus memperhatikan kesejahteraan maupun sertifikasi guru agama tersebut. Selain itu, dia juga menyoroti sertifikasi guru yang NRGnya ditangani oleh Diknas seringkali memperoleh ketidakadilan.
"Guru yang terakreditasi sekitar 80 ribu orang namun perlu ada penegasan guru agama yang berada di diknas artinya Kementerian Agama jangan mempersulit prosesnya. selain itu perlu diperhatikan proses sertifikasi untuk guru swasta," paparnya.
Hal senada disampaikan oleh Mahrus Munir dari Partai Demokrat, dia menilai Sertifikasi guru yang NRGnya ditangani oleh diknas seringkali memperoleh ketidakadilan. Karena itu, Kementerian Agama harus memperhatikan keadilan.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Kementerian Agama telah melakukan berbagai program dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan antara lain, percepatan sertifikasi guru dan dosen, peningkatan kualifikasi guru program S1 dan S2, peningkatan kualifikasi dosen program S2 dan S3, pemberian beasiswa untuk dosen menempuh program magister dan doktor.
"Kementerian Agama juga melakukan peningkatan kualifikasi guru melalui dual mode system, pemberian tunjangan fungsional guru non PNS, pemberian tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pemberian tunjangan khusus guru," jelasnya.
Guru yang tersertifikasi sebesar 85.300 orang dengan anggaran Rp. 204 Miliar, Guru madrasah yang mendapat beasiswa S1 sejumlah 5975 orang, guru madrasah yang S2 sebesar 1730 orang, sementara guru madrasah yang mendapat bantuan peningkatan kualifikasi S1 10 ribu orang. (si)/foto:iw/parle.
